Warga Resah, Pemasangan Pipa Dihentikan

MAHARDIKA SURYA ABRIANTO/RM

MENGGANGGU: Pemasangan pipa PDAM di Jalan Aji Gunung diprotes warga setempat.

SAMPANG-Aktivitas penggalian dan pemasangan pipa PDAM yang dilakukan buruh proyek selama empat hari di Jalan Aji Gunung RT I, II, dan IV akhirnya dihentikan. Itu karena warga setempat resah dan mengaku terganggu.

Berdasarkan pantauan koran ini, penggalian dan penanaman pipa sempat dihentikan warga Aji Gunung sekitar 90 menit. Sebab, mereka merasa tergangggu karena jalan yang biasa dilewati digali dan ditanami pipa. Apalagi, pekerjaan itu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada warga.

Ketua RT II  RW IV Abd. Muis membenarkan kejadian tersebut. Menurut dia, warga sekitar memang resah dan merasa terganggu. “Sebab, penggalian dan penanaman pipa dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa sosialisasi terlebih dahulu,” ujarnya.

Keresahan masyarakat dipicu rasa kecewa. Sebab, lahan yang ada di sekitarnya hanya dijadikan batu loncatan, bukan untuk kepentingan warga Aji Gunung. “Warga menghentikan kegiatan penggalian karena tidak pernah diberitahu ada proyek,” tegasnya.

Diungkapkan, semula warga berencana minta pertanggungjawaban rekanan pelaksana proyek. “Tapi alhamdulillah, sekarang warga Aji Gunung tidak resah lagi. Sebab, pihak PDAM sudah mendatangi dan memberitahu izin proyek yang digarap,” terangnya.

Dirut PDAM Trunojoyo Sampang Robert Balbut yang dikonfirmasi koran ini mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosilisasi dan mendapatkan izin untuk proyek pemasangan tersebut. “Jadi, sekarang sudah tidak ada masalah,” katanya.

Dijelaskan, perizinan sudah ada sesuai surat Nomor: 690.106/434.209/2009 perihal Pemasangan Pipa di Tanah Jalan Milik Pemkab Sampang yang ditandatangani oleh dinas  PU Cipta Karya dan tata ruang, dinas PU Bina Marga, KP3M, dan PDAM.

Ditanya soal apa ada SPK-nya, Robert mengaku sudah dilayangkan kepada bupati. “Kami hanya membantu masalah perizinan, sosialisasi, dan pembebasan tanah. Untuk dana, yang tahu persis pusat. Tapi, jumlahnya diperkirakan sekitar Rp 650 juta selain pipa,” ungkapnya.

Dikatakan, pemasangan pipa sepanjang 3 kilometer. Rekanan yang menggarap proyek ini adalah CV Sinta Surabaya. “Tapi yang bekerja adalah anak buahnya, salah seorang rekanan Sampang, yakni Syarif,” ujarnya.

(Rabu, 12 Agustus 2009 13:53:43) RADAR

Pesangon Anggota DPRD Sumenep 1999-2004 Senilai Rp 1,9 M Masih Ngendon

FERI FERDIANSYAH/RM

GEDUNG RAKYAT: Gedung DPRD Sumenep di Jalan Trunojoyo. Anggota DPRD 1999-2004 diduga banyak belum mengembalikan uang pesangon.

Rata-Rata Kembalikan Rp 5 Juta, Hanya Ketua yang Lunas

Masih ingat dengan wajah-wajah anggota DPRD Sumenep periode 1999-2004? Meski mereka sudah dinyatakan purna tugas sejak Agustus 2004 lalu, namun hingga kini ada persoalan yang belum tuntas. Yakni, terkait pengembalian dana tunjangan purna tugas atau bisa disebut pesangon. Bagaimana perkembangannya?

FERY FERDIANSYAH, Sumenep

UNTUK diketahui, semua anggota DPRD periode 1999-2004 dipastikan menerima dana pesangon dari APBD. Besaran dananya sekitar Rp 49 juta per kepala. Sehingga, total anggaran yang harus dikeluarkan dari APBD mencapai Rp 2,2 miliar.

Pemberian dana pesangon untuk DPRD memang sempat menjadi kontroversi. Sebab, di Sumenep terdapat hal yang khusus. Dimana, secara kebetulan, pemberian dana tersebut telah diatur dengan payung hukum, yakni peraturan daerah (perda).

Sedangkan di beberapa daerah, dana pesangon tidak diatur. Sehingga, pemberian dana pesangon telah berujung ke meja hijau. Tak sedikit diantara mantan anggota dewan yang telah dibui terkait hal tersebut. Di Madura, DPRD Sampang periode 1999-2004 juga tersandung masalah ini. Kasusnya sedang ditangani kejari setempat.

Kasubag Hukum DPRD Sumenep Sukaryo saat dikonfirmasi soal dana pesangon anggota DPRD periode 1999-2004 mengatakan, pencairan dana tersebut memiliki landasan hukum berupa perda. Namun, lanjut Sukaryo,  belakangan BPK (Badan Pengawas Keuangan) memberi surat edaran kepada seluruh daerah untuk mengembalikan dana tersebut.

Sesuai dengan edaran BPK, dana pesangon itu harus ditarik kembali dan dimasukkan pada kas daerah. Namun, sifatnya edaran. Sedangkan perda mengacu kepada peraturan pemerintah. “Terkait masalah ini, pihak kami sedang meminta pendapat hukum dari Mahkamah Agung,” jelasnya.

Dengan belum jelasnya posisi dana pesangon, sejumlah anggota DPRD periode 1999-2004 terkesan mengambil sikap sendiri. Buktinya, berdasarkan data yang diterima koran ini, mereka bersikap ambigu.

Namun, mereka terkesan mengatur strategi. Buktinya, saat ini sebagian besar telah mengembalikan dana. Tapi, berdasarkan informasi yang diterima koran ini, besarannya hanya rata-rata Rp 5 juta. Padahal, seharusnya mereka mengembalikan Rp 49 juta.

Dari ke-45 anggota DPRD periode 1999-2004, hanya Ketua DPRD KH Abuya Busyro yang mengembalikan utuh. Praktis, dana yang terkumpul belum utuh Rp 2,2 miliar. Jika dihitung kasar, total dana yang belum dikembalikan mendekati Rp 1,9 miliar. Itu jika diasumsikan pengembalian rata-rata Rp 5 juta ditambah uang pengembalian utuh dari ketua DPRD.

Sukaryo yang dikonfirmasi terkait jumlah dana yang belum dikembalikan, mengaku tidak tahu menahu. Sebab, menurutnya, data keuangan ada pada bagian TU DPRD.

Sedangkan Kabag TU DPRD Sunarto tidak bisa memberikan data mengenai uang purna tugas tersebut. Dia mengatakan, hal itu merupakan wewenang Sekwan. Namun, dirinya mengakui jika uang purna tugas yang sudah dikembalikan hingga saat ini belum mencapai setengahnya.

“Dari semua dana yang ada, yang dikembalikan belum sampai 50 persen,” ungkapnya.

Saat koran ini mencoba menghubungi (plt) Sekwan Bambang Irianto, nomor GSM yang digunakan oleh Bambang tidak aktif. Akhirnya, koran ini menghubungi ke nomor CDMA miliknya (03171324xxx). Adapun kode daerah pada nomor tersebut menunjukkan wilayah Surabaya, yakni (031).

Maklum, yang bersangkutan sedang ada rapat di Surabaya. Pertama kali dihubungi, dirinya mengiyakan sebagai Bambang. Namun, setelah koran ini memperkenalkan diri dan menyampaikan maksudnya, dia mengatakan salah sambung.

“Oh.. maaf salah sambung. Ini dengan Carli.“ ucap lelaki yang berada di ujung telepon itu.

Untuk diketahui, menurut beberapa rekannya, kemarin Bambang memang sedang berada di Surabaya. Adapun nomor Bambang sendiri, diperoleh dari rekan satu kantornya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep KH Abuya Busyro Karim enggan berkomentar panjang. Ditemui di kediamannya, dia mengaku tidak bisa menyampaikan banyak hal. Alasannya, dia khawatir jika apa yang disampaikannya nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertangung jawab.

“Saya tidak mau merusak suasana yang sedang kondusif. Sebab, saat ini masih suasana politis,” jawab Busyro

(Sabtu, 25 Juli 2009 14:49:18) RADAR

Bupati Kumpulkan Semua Kasek

Tim Usut Dana PSB Mulai Bekerja

BANGKALAN-Janji Bupati Bangkalan mengusut penarikan uang partisipasi penerimaan siswa baru (PSB) bukan sekadar isapan jempol, hanya berselang dua hari, RKH Fuad Amin langsung mengumpulkan semua kepala sekolah se Kabupaten Bangkalan. Selain itu, tim khusus untuk mendata penarikan uang partisipasi juga mulai bekerja.

Berdasar informasi yang diperoleh koran ini, seluruh kepala SMP, SMA dan SMK se-Kabupaten Bangkalan dikumpulkan di Pendapa Agung, kemarin (24/7) pagi. Selain itu, ada beberapa perwakilan kepala SD negeri, serta semua kepala UPTD Disdik di 18 kecamatan se-Bangkalan. Mereka diundang langsung bupati untuk memberi laporan terkait adanya penarikan uang partisipasi PSB 2009.

Saat dikonfirmasi koran ini, Fuad Amin mengakui pihaknya sudah bertemu dengan semua pelaku pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Namun dia memastikan bahwa rapat evaluasi yang digelar kemarin pagi tidak hanya membahas persoalan dugaan pungutan PSB.

“Semua kita bahas. Saya minta laporan langsung dari kepala sekolah tentang pelaksanaan UAN hingga PSB tahun ini,” ujar Bupati Fuad.

Diakui juga, bupati kini sudah mengantongi langsung informasi awal terkait adanya dana partisipasi PSB di Bangkalan. Informasi ini selanjutnya akan dijadikan bahan awal bagi tim khusus yang dibentuk Pemkab Bangkalan untuk mulai mencari data-data di lapangan terkait PSB 2009. “Timnya kan sudah kita bentuk. Mereka akan data kembali uang yang ditarik saat PSB. Ketuanya Pak Sutrisno, Asisten Administrasi Umum dan Keuangan,” imbuhnya.

Fuad berharap uang partisipasi yang berhasil didata oleh tim khusus tersebut bisa dimanfaatkan secara tepat. Selain membantu biaya perbaikan dan operasional pendidikan, juga diharapkan untuk beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. “Jadi nantinya semacam distribusi silang. Orang tua yang mampu juga ikut membantu siswa kurang mampu,” akunya.

Mantan anggota DPR RI ini juga akan menjadikan persoalan pada PSB tahun ini sebagai pelajaran pada masa yang akan datang. Sehingga hal-hal yang menyimpang tidak akan terulang pada PSB tahun depan. Fuad juga mengaku siap menambah pagu atau unit ruang baru bila masih ditemukan banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah.

“Untuk tingkat SMP, kita kan sudah buka tujuh sekolah baru. Sedangkan SMA, kita sudah buka SMA Unggulan. Kalau masih dirasa kurang, Pemkab Bangkalan siap bangun lagi. Pokoknya jangan sampai ada anak usia sekolah menganggur,” pungkasnya

(Sabtu, 25 Juli 2009 14:58:03) RADAR